Berita

Mari Kita Dukung Jaminan Produk Halal

Penulis : Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., 12 Oktober 2017, 11:53:55

Sebagaimana kita tahu bahwa  Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang sangat banyak dan mayoritasnya juga muslim.  Sementara itu produk-produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika sangat luar biasa banyaknya, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun  yang diimport dari luar negeri.  Nah, pada  saat undang-undang nomor 33 tahun 2014 telah diundangkan dan perangkatnya juga sudah mulai dibentuk, maka sebentar lagi, maksimal tahun 2019 sesuai dengan amanat undang-undang, seluruh produk yang beredar di negera kita harus mendapatkan keterangan tantang halal atau tidaknya.

Sudah barang tentu peringkat yang dibutuhkan harus dipersiapkan sedemikian rupa  sehingga pada saatnya nanti semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. BPJPH telah dibentuk dan  hari Rabu akan dilaunching dan segera melakukan hal-hal yang diperlukan.  Karena itu sebagai umat muslim tentunya kita harus mendukung keberadaan BPJPH tersebut agar  umat muslim di negara kita khususnya dan semua umat muslim terlindungi dalam pemakaian produk-produk makanan, minuman, obat-obatan dan juga kosmetika.

Salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut ialah pembentukan  LPH  atau Lembaga Pemeriksa Halal.  Namun ada persiapan yang harus dilakukan  untuk pembentukan tersebut,  ialah antara lain harus mempunyai auditor halal yang telah mendapatkan sertifikat sesuai dengan undang-undang, kamudian juga kantor yang layak serta laboratorium.  Nah, dengan pembentukan LPH tersebut diharapkan pada saatnya  akan dapat membantu pelaksanaan  sertifikasi halal yang akan dilaksanakan oleh BPJPH dengan perangkat lainnya.

Saat ini kita memang sudah  ada sertifikasi halal dari MUI, namun masih ada persoalan di sana, karena  hasil sertifikasi halal oleh MUI masih  harus diperiksa lagi ketika memasuki wilayah luar Negara kita, sehingga keberadaan MUI seolah tidak diakui atau belum menjamin kehalalan sebuah produk.  Untuk itu jika nanti BPJPH sudah beroperasi, diharapkan akan menajdi  rujukan yang  valid sehingga  keberadaannya akan diakui pula di luar negeri dan semua umat muslim akan merasa aman.

Sesungguhnya masih ada pertanyaan mendasar yang  seharusnya dipikirkan untuk masa mendatang setelah  BPJPH nanti sudah berjalan, yakni  revisi undang-undang, khususnya yang terkait dengan proses yang terlalu panjang, atau adanya lembaga independen tentang fatwa.  Artinya harus ada lembaga fatwa yang mandiri sehingga keberadaannya akan menjadi rujukan tunggal dan rekrutmen  para anggotanya juga harus dilaksanakan oleh Negara sebagaimana lembaga lainnya.

Demikian juga dengan masih tumpang tindihnya ketentuan dalam undang undang tersebut, seperti auditor  itu nantinya harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, namun  dia tidak dapat menentukan halal sendiri, melainkan harus tetap dikirim ke BPJPH lalu ke komisi fatwa MUI. Sehingga itu  terlalu memboroskan prosedur. Idealnya kalau auditor sudah mendapatkan sertifikasi halal, maka dia berhak untuk memberikan penilaian halal dan tentu masih banyak persoalan lainnya di dalam undang undang tersebut.

Namun kami memakluminya, karena ini baru pertama kali dan seiring dengan perjalanan waktu nanti tentu revisi undang undang akan menjadi sebuah keniscayaan.  Saat ini yang terpenting ialah bagaimana kita mempersiapkan LPH LPH  dengan SDM yang mumpuni sehingga  pada saatnya nanti memang  akan mampu  menyahuti undang-undang tersebut secara baik, dan masyarakat juga akan merasa nyaman jika akan mendaftarkan produknya kepada BPJPH.

Hal penting lainnya ialah bagaimana  kampus setelah membuka LPH harus mendapatkan dukungan penuh dari kementerian, sebab pembentukan LPH tersebut mensyaratkan adanya laboratorium, lantas bagaimana kampus dapat mengusahakannya jika tidak didukung oleh kementerian lewat pendanaan sarpras?  Demikian juga  kalau nanti auditor tersebut diambil dari dosen atau karyawan, maka  akan dapat mengganggu proses pembelajaran di kampus, dan oleh karena itu diharapkan pada saat  PMA nanti  terbit harus memuat tentang auditor tersebut.

Persyaratan auditor memang sudah ada dalam undang-undang, namun mengenai siapa yang akan menjadi auditor sama sekali tidak diatur, dan pada saat pertama kali mungkin dapat diambil dari dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan undang undang, namun  ketika  dianalisa  pada saatnya nanti kita  akan mendapatkan kesulitan, karena  auditor tersebut  sangat tersibukkan oleh pemeriksaan  produk sehingga tugas sebagai dosennya akan terabaikan.

Selayaknya PMA yang akan datang harus disertakan mengenai perekrutan LPH untuk auditor tersebut sehingga LPH dapat leluasa melakukan perekrutan tenaga yang dibutuhkan,  dan nantinya akan digaji dengan PNBP yang dihasilkan dari LPH tersebut.  Disamping itu  hal yang harus ditentukan di dalam PMA nanti ialah  tentang SOP dan berapa  ongkos untuk mendaftarkan produk hingga mendapatkan sertifikat.  Ini semata mata agar masyarakat juga merasa nyaman dan juga LPH serta pihak lain juga nyaman.  Artinya  harus dengan tegas diatur tentang berapa persen yang diterima oleh LPH, oleh MUI dan lainnya.

Semua yang terkait dengan BPJPH tersebut harus dijelaskan secara tuntas dalam PMA sehingga setelah nanti beroperasional, akan menjadi bagus dan tidak banyak masalah yang timbul.  Kita akan membayangkan betapa sibuknya LPH LPH dan BPJPH dengan kerja yang luar biasa, karena sifat undang-undang  tentang jaminan produk halal tersebut ialah mandatori sehingga seluruh produk yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di negara kita memang harus mendapatkan sertifikasi atau keterangan dari BPJPH.

Mengingat pentingnya  persoalan halal tersebut, kiranya akan sangat bijak manakala para pimpinan perguruan tinggi yang  mampu, mau membuat LPH untuk merealisasikan keinginan masyarakat muslim, yakni apapun yang di pakai maupun dikonsumsi semuanya  halal.  Mungkin saat ini diantara  pimpinan  perguruan tinggi keagamaan masih ada yang belum paham tentang urgensi produk halal tersebut, namun kita tetap meminta agar mereka mempelajari undang-undang nomor 33 tahun 2014 tersebut, dengan sebaik baiknya sehingga muncul kesadaran yang penuh.

Mari kita dorong berlakunya undang-undang tentang jaminan produk halal tersebut agar negara kita menjadi jelas tentang produk produk yang beredar, apakah itu halal ataukah tidak.  Jaminan halal tersebut diharapkan nantinya juga akan diakui oleh  negara lain sehingga siapapun yang menggunakan produk yang  mendapatkan keterangan halal dari BPJPH akan menjadi mantap dan sama sekali tidak bimbang.  Tentu itu  akhir yang kita  hendaki, namun  tentu semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Sebagaimana kita tahu pada saat ini banyak sekali produk yang beredar di pasaran, namun masih meragukan jika kita pakai karena belum diberlakukannya undang-undang tersebut.  Bahkan terkadang ada produsen yang sengaja memalsukan produknya  sehingga konsumen  dirugikan tetapi tidak tahu.  Undang-undang ini juga sekaligus akan melindungi para konsumen agar tidak menjadi  rugi setelah memakai produk tertentu.

Jika kepedulian kita tersebut diwujudkan dalam  perbuatan, yakni dengan usaha nyata mendukung terselenggaranya produk halal, tentu itu yang terbaik, baik dengan membentuk LPH maupun mensupport dan mensosialisasikannya kepada pihak lain.  Sudah barang tentu diharapkan seluruh perguruan tinggi keagamaan pada saatnya akan membuat LPH yang dimaksud, karena itulah bakti nyata untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Semoga.

KOMENTAR
Nama
Website
Email
Komentar
 
Berita Lainnya

Mutiara Hikmah

Q.S. Yusuf (87)

β€œDan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah).”


Lihat Berdasarkan Kategori

    Sistem Informasi Akademik (SIA) Sistem Informasi Remunerasi (SIREMUN) Tracer Study PBB LPPM Perencanaan IAIN Walisongo Unit Lelang & Pengadaan IsDB Walisongo Pascasarjana IAIN Walisongo Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Digilib IAIN Walisongo Katalog Perpustakaan IAIN Walisongo Electronic Journal